Apa itu Kekuasaan Eksaminatif? Bedanya dengan Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Dalam sistem pemerintahan modern, pembagian kekuasaan merupakan fondasi tata kelola yang efektif dan akuntabel. Selain tiga pilar utama yang dikenal dalam konsep Trias Politika—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—terdapat satu kekuasaan lain yang tak kalah krusial, yaitu kekuasaan eksaminatif. Untuk memahami peran pentingnya, mari kita bahas Pengertian Kekuasaan Eksaminatif dan bagaimana ia berbeda dari ketiga kekuasaan tradisional tersebut.

Memahami Kekuasaan Eksaminatif: Pilar Akuntabilitas Keuangan Negara

Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau daerah. Lembaga yang memegang kekuasaan ini bertugas melakukan audit terhadap penggunaan anggaran negara oleh pemerintah (eksekutif) dan lembaga lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik, serta mendeteksi potensi penyimpangan atau korupsi.

Di Indonesia, lembaga yang menjalankan kekuasaan eksaminatif adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memiliki wewenang untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, BLU, serta lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK ini kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk ditindaklanjuti.

Perbedaan Fundamental dengan Trias Politika

Untuk memahami kekuasaan eksaminatif secara lebih mendalam, penting untuk membedakannya dengan tiga kekuasaan dasar dalam Trias Politika:

Kekuasaan Legislatif: Pembuat Kebijakan dan Undang-Undang

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam lingkup tertentu. Fungsi utamanya adalah menyusun, membahas, dan mengesahkan undang-undang, menetapkan anggaran negara, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Perbedaan dengan Eksaminatif: Legislatif membuat aturan main dan mengesahkan anggaran, sementara eksaminatif memeriksa apakah aturan tersebut—terutama yang berkaitan dengan keuangan—dijalankan dengan benar dan transparan.

Kekuasaan Eksekutif: Pelaksana Pemerintahan

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini berada di tangan Presiden beserta jajaran menteri dan lembaga di bawahnya. Fungsi utamanya adalah menjalankan roda pemerintahan, mengelola birokrasi, melaksanakan kebijakan publik, serta menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan.

Perbedaan dengan Eksaminatif: Eksekutif adalah pihak yang mengelola dan menggunakan keuangan negara. Eksaminatif adalah pihak yang memeriksa pengelolaan dan penggunaan keuangan tersebut oleh eksekutif.

Kekuasaan Yudikatif: Penegak Keadilan

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta menguji peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi (MK), serta Komisi Yudisial (KY). Fungsi utamanya adalah mengadili perkara, menafsirkan undang-undang, dan menjaga supremasi hukum.

Perbedaan dengan Eksaminatif: Yudikatif berfokus pada penegakan hukum dan keadilan melalui proses peradilan. Eksaminatif berfokus pada pemeriksaan keuangan negara, yang hasilnya bisa menjadi dasar bagi lembaga yudikatif untuk menindaklanjuti jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.

Mengapa Kekuasaan Eksaminatif Penting?

Kehadiran kekuasaan eksaminatif sangat vital karena:

1. Mendorong Akuntabilitas: Memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang: Berfungsi sebagai "pengawas keuangan" yang independen untuk mencegah praktik korupsi dan inefisiensi.
3. Meningkatkan Transparansi: Memberikan informasi yang jelas tentang pengelolaan keuangan negara kepada publik dan lembaga pengawas.
4. Mendukung Kebijakan Berbasis Data: Hasil audit dapat menjadi masukan berharga bagi legislatif dalam membuat kebijakan anggaran yang lebih baik.

Kesimpulan: Sinergi untuk Tata Kelola Negara yang Baik

Kekuasaan eksaminatif, meskipun sering disebut sebagai "kekuasaan keempat", pada dasarnya melengkapi dan memperkuat sistem check and balance dalam sebuah negara. Ia bertindak sebagai mata dan telinga publik dalam mengawasi keuangan negara, memastikan bahwa kekuasaan legislatif, eksekutif, dan bahkan yudikatif dalam konteks pengelolaan anggarannya sendiri, berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip tata kelola yang baik. Tanpa kekuasaan eksaminatif yang kuat, potensi penyimpangan dan kerugian negara akan jauh lebih besar, mengancam kepercayaan publik dan stabilitas pemerintahan.